Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan sejumlah pihak terkait data intelijen soal arah partai politik (parpol) di Pilpres 2024 yang dimilikinya. Jokowi menjelaskan bahwa semua presiden memiliki data intelijen soal ekonomi, sosial, hingga politik.

“Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN, rutin mendapatkan laporan,” jelas Jokowi di PT Pindad Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).

“Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama,” sambungnya.

Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.

“Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka,” tutur Jokowi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berbuat macam-macam terkait data soal partai politik yang dia miliki dari intelijen. 

“Jokowi ini orang baik, sudahlah enggak bakal macam-macam, intelnya juga baik-baik, kalau enggak sudah hancur ini publik,” kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di NasDem Tower, Jakarta, Senin, (18/9/2023).

Meski begitu, kata Aboe, sebaiknya Jokowi tidak mengungkap soal informasi tersebut ke publik. Sebab akan menimbulkan kegaduhan. 

“Sebenarnya enggak perlu diungkap, diungkap jadi ramai, kan itu sudah job description seorang presiden mendapatkan masukan, termasuk Menkopolhukam juga dapat, bukan presiden aja,” jelasnya.